KPU Pasaman Rakor Penguatan Kelembagaan KPPS

Pasaman, - Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Nasional Tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Dalam Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta Persiapan Sengketa Hasil Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama PPK dan PPS se-Pasaman.

Agenda Rakor ini diselenggarakan di Aula Arumas Hotel Lubuk Sikaping, Minggu (06/10/2024).

Baca juga: Ahli Hukum Tata Negara: Sudah Profesional Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan

“Demi suksesnya penyelenggaraan Tahapan Pilkada serentak Nasional tahun 2024 ini, perlu diadakannya Rakor penguatan kelembagaan dalam pembentukan badan adhoc (KPPS) dan persiapan sengketa hasil Pilkada bersama PPK dan PPS se-Pasaman. Subtansi dari rakor ini adalah untuk menegaskan kepada PPK dan PPS bahwa pada Pilkada 2024 sangat penting untuk menetapkan KPPS yang professional dan berintegritas, agar Pilkada pada 27 November 2024 mendatang berjalan sukses aman dan tanpa kendala, ” ujar Ketua KPU Pasaman, Taufiq saat membuka resmi acara Rakor.

Taufiq juga menegaskan, bahwa pembentukan KPPS merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada. KPPS memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan Pilkada. Oleh karena itu, pembentukan KPPS harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Zainal Bintang: Menyoal Etik Berbangsa (Bag.-6- Habis)

Narasumber dalam acara ini adalah Zennis Helen, dengan paparan materi berkaitan dengan Penguatan Kapasitas Badan Adhoc Dalam Pembentukan KPPS Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

“Seorang anggota KPPS yang professional haruslah memiliki Kompetensi, Integritas, Kapasitas dan Kemandirian, ” ungkap Zennis Helen.

Baca juga: Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024

Selanjutnya, paparan materi oleh Kordiv. Hukum dan Pengawasan KPU Pasaman Elvie Syafni, dengan materi Persiapan Sengketa Hasil Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

“Secara umum, PPK dan PPS juga wajib mengetahui Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, ” ungkap Elvie Syafni.

Baca juga: Ojo suwe- suwe, Ganjar Pranowo Bisa Saja Pindah ke Lain Hati

Dalam rakor ini, arahan juga diberikan oleh Kordiv Teknis Penyelenggara KPU Pasaman Juli Yusran dan Kordiv. SDM dan Parmas Yansuardi. Selanjutnya, juga diisi diskusi dan tanya jawab.

Hadir dalam acara rakor ini, Ketua dan Anggota KPU Pasaman, Ketua dan Kordiv Hukum PPK serta Ketua PPS se-Pasaman, sejumlah awak media.

Baca juga: IPW Harus Bicara Berdasarkan Fakta Jangan Hanya Mendengar Pengakuan Sepihak